TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) menyebut keterlaluan jika gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) 2025 dihapus atau tidak dibayarkan seperti isu yang sedang beredar.

Mereka pun mempertanyakan alasan kebijakan tersebut jika hanya didasarkan pada efisiensi anggaran.

Seorang ASN bernama Adam (nama samaran) menganggap bahwa wacana itu tidak masuk akal.

Bahkan, dia menyebutnya keterlaluan jika memang nantinya benar-benar tak dibayarkan oleh pemerintah.

Menurut Adam, gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak para ASN dan sudah seharusnya negara membayarkannya.

Apalagi, sekarang ini negara juga tidak sedang dalam kondisi krisis moneter atau inflasi parah.

“Kalau sampai tidak dibayar ya terlalu, masa negara tidak sanggup bayar itu. Kecuali negara lagi krisis moneter atau lagi inflasi parah, bisa saja,” ucap dia saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Adam juga menilai berlebihan jika anggaran dari gaji ke-13 dan THR yang tak dibayarkan itu dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Padahal, katanya, efisiensi anggaran Rp300 triliun yang telah dilakukan pemerintah itu seharusnya sudah cukup sehingga tidak perlu mengorbankan hak-hak ASN.

“Kalau pertimbangan tidak diberi cuma karena mau dialihkan ke makan bergizi itu sudah kelewatan."

Baca juga: Viral Isu Gaji ke-13 dan 14 ASN Bakal Dihapus, Ini Kata Menpan RB, Menko Perekonomian, & Kemenkeu

"Demi hal itu harus mengorbankan yang lain, apalagi sekarangkan lagi efisiensi anggaran 300an triliun harusnya cukup. Itu saja tidak ditambah lagi dengan pengurangan gaji,” ungkap dia.

ASN lainnya yang bernama Nina (nama samaran) menyatakan hal yang serupa dengan pernyataan Adam.

Dia mengataka jika gaji ke-13 dan THR itu benar-benar dihapuskan, dampaknya akan terasa karena banyaknya kebutuhan.

Terutama, bagi ASN yang mengandalkan tambahan penghasilan tersebut untuk kebutuhan keluarga, seperti pendidikan anak dan persiapan hari raya.