TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen ala Presiden Prabowo Subianto bisa saja tercapai.

Namun, untuk itu membutuhkan reformasi besar di berbagai sektor strategis.

Hal ini merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Said menyebut, dengan pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini, belum menjadi pijakan yang memadai menuju negara berpendapatan tinggi di 2045.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI di 2024 Mencapai 5,03 Persen, Menkeu Klaim Jadi Tahun Penuh Tantangan 

"Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai?" kata Said dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Dia menyebut bahwa target tersebut bisa dicapai asalkan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, bukan hanya dinikmati kelompok tertentu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir cenderung stagnan di angka 5 persen. Pada 2024, ekonomi hanya tumbuh 5,03 persen. 

Menurut Said, model pertumbuhan yang selama ini dijalankan cenderung mengikuti konsep trickle-down effect, yakni memberi insentif kepada kelompok atas dengan harapan manfaatnya merembes ke bawah.

Namun, model ini dinilai Said belum efektif dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Hal tersebut, kata dia, diterapkan sejak Orde Baru hingga sekarang. 

"Pasca-Orde Baru hingga kini, rasio gini tidak pernah turun di bawah 0,33. Bahkan pernah mencapai 0,437 di tahun 2013. Sepuluh tahun terakhir rasio gini di rentang 0,38 hingga 0,40. Artinya kesenjangan sosial masih tinggi," ujar Said

Selain itu, Said memaparkan bahwa adanya kesenjangan semakin nyata jika melihat data kekayaan. 

Menurutnya, laporan Credit Suisse 2022 mencatat 66,8 persen penduduk dewasa Indonesia memiliki kekayaan di bawah 10 ribu USD, sementara hanya 2 persen yang memiliki kekayaan di atas 100 ribu USD. Rasio gini kekayaan bahkan mencapai 0,78, menunjukkan ketimpangan.

Said mengapresiasi langkah Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber anggaran untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan merata. Salah satu kebijakan yang dinilai strategis adalah efisiensi belanja negara agar APBN lebih fokus membiayai sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari bawah. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memberdayakan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai pemasok.