TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegur kadernya yang duduk di pimpinan Komisi XII DPR RI soal polemik gas LPG 3 kg dalam beberapa hari belakangan ini.

Adapun kader Golkar yang duduk di Pimpinan Komisi XII DPR yakni Bambang Patijaya. Bambang menjabat sebagai Ketua Komisi XII DPR RI.

Bambang ditegur Bahlil lantaran dianggap tidak pasang badan atau membela Bahlil dalam polemik gas LPG 3 kg.

"Wakil Ketua Komisi XII ada? Eh, Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini.  Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuk karam. Justru di sinilah nahkoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya. Saya mau tahu aja," kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Dia mengatakan bahwa di momentum ini, ABK yang taat pada nahkodanya akan membuat kapal bisa sampai ke tujuan.

"Cuma nahkoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaAllah, no problem. Enggak ada masalah saya pikir," kata dia.

"Itulah dinamika kita untuk Partai Golkar. Tapi saya yakinkan terhadap hal itu semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita, semakin perkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran," tandasnya.

Tribunnews.com masih berupaya mengkonfimasi ke Pimpinan Komisi XII DPR yakni Bambang Patijaya soal sindiran dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut.

Baca juga: Warning Prabowo hingga Spanduk Bahlil No Gas 3 Kg Yes, Posisi Menteri ESDM Bahlil di Ujung Tanduk?

Sebelumnya, Komisi XII DPRI RI meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk berhati-hati membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, menyikapi polemik elipiji 3 kg, yang membuat masyarakat sulit mendapatkan gas melon tersebut.

Demikian disampaikan Sugeng dalam konferensi pers Komisi XII DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin," kata Sugeng.

Kebijakan Kementerian ESDM mendadak membatasi distribusi LPG 3 kg. 

Terutama, pembatasan dengan menghapus pengecer dari mata rantai distribusi per 1 Februari 2025.