Sri Mulyani Jamin KIP Kuliah Terbebas dari Dampak Efisiensi Anggaran, juga Tak Ada PHK Honorer
Sri Mulyani menjamin program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terbebas dari dampak efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjamin program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terbebas dari dampak efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun.
Ia menyampaikan hal itu menjawab isu bahwa KIP Kuliah dan beasiswa akan terdampak efisiensi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Dukung Langkah Kementerian BUMN Efisiensi Fasilitas Pimpinan
"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, jumlah penerima KIP Kuliah tercatat sebanyak 1.040.192 mahasiswa.
Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,69 triliun untuk memastikan program ini tetap berjalan.
"Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp 14,69 triliun," tegas Ani.
"Anggaran tersebut (Rp 14,69 triliun) tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," sambungnya.
Di lain sisi ia menyebut beasiswa yang diterima 40.030 orang juga bebas dari penghematan.
Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Pegawai Honorer Meski Ada Efisiensi Anggaran Kementerian Lembaga
Cakupannya, yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek); serta Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) di bawah Kementerian Agama.
"Tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," janji Sri Mulyani.
Keluhan soal KIP Kuliah dan beasiswa terdampak efisiensi anggaran sempat disampaikan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro di DPR RI.
Ia menjelaskan total pagu awal mereka adalah Rp 57,6 triliun, tapi harus dipotong Rp 14,3 triliun dalam rangka efisiensi.
Satryo mengatakan pagu awal untuk KIP Kuliah adalah Rp14,698 triliun, kemudian dipotong Rp 1,319 triliun.
Lalu, BPI yang semula dianggarkan Rp 164,7 miliar terkena penghematan Rp 19,47 miliar.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.