TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) di sejumlah daerah menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) di tengah kebijakan efisiensi anggaran sempat dipertanyakan oleh anggota Komisi I DPR RI.

Korem tersebut berada di Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Riau dengan Kepri, dan di Lampung dengan Bengkulu.

Hal itu ditanyakan anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang dalam Rapat Kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada  Kamis (13/2/2025) lalu.

Andina menanyakan hal tersebut ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak karena rencana peningkatan lima Korem menjadi Kodam tersebut berada di daerah pemilihannya yakni di Kalimantan Tengah.

"Karena pertemuan terakhir kita dengan Pak Panglima dan Pak KSAD ada rencana lima korem yang akan menjadi Kodam. Salah satunya di Dapil saya di Kalimantan Tengah," ujar Andina dalam rapat tersebut.

"Jadi, saya ingin menanyakan dengan adanya efisiensi ini apakah akan berpengaruh terhadap perencanaan lima korem nanti menjadi Kodam di tahun 2025?" tanya dia.

Baca juga: DPR Pertanyakan Nasib Alutsista Usai Anggaran Kemhan-TNI Dipangkas Rp26,99 Triliun Imbas Efisiensi

Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjawab, rencana tersebut akan terlebih dulu diteliti TNI AD. 

Dia juga membuka peluang TNI AD menunda rencana peningkatan status lima korem menjadi kodam baru tersebut bila memang tidak memungkinkan untuk dilakukan di tahun anggaran 2025 ini mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

"Terkait peningkatan korem jadi kodam, nanti akan diteliti Angkatan Darat yang tentunya sangat terdampak dari peningkatan Korem jadi Kodam, apakah memungkinkan. Kalau tidak mungkin, mungkin harus ditunda juga peningkatan korem menjadi kodam ini," ungkap dia.

Menjawab soal nasib keberlanjutan rencana tersebut, Markas Besar TNI AD buka suara.

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan sampai saat ini rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam baru tersebut masih berlanjut.

Baca juga: Prabowo Dinilai Tak Sejalan dengan Janji Kampanye soal Keberlanjutan, Nasib IKN Terancam?

Wahyu mengatakan, rencana itu merupakan salah satu prioritas TNI AD.

Dia menjelaskan rencana tersebut menjadi prioritas karena menyangkut sejumlah aspek strategis di antaranya soal gelar sistem pertahanan dan pencapaian target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

"Masih lanjut (rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam), masih terus untuk dilaksanakan penyiapan-penyiapannya," ujar Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (16/2/2025).