TRIBUNNEWS.COM - Kornelia Icha tak pernah merasa benar-benar kelaparan. Di desanya yang subur di Idas, Kalimantan Barat, makanan selalu tersedia, tetapi hanya sebatas nasi, jagung, dan sesekali daging. Sayur-mayur? Mungkin, dulu hampir tak pernah ada di piringnya.

"Saya tidak tahu bahwa sayuran itu penting, atau bagaimana cara menanamnya," ujar petani berusia 25 tahun dari Idas, Kalimantan Barat itu.

Namun, hidup Kornelia berubah ketika ia dan puluhan warga desanya mendapat bibit sayuran serta pelatihan bercocok tanam dari program pemerintah. Mulai dari pelatihan tentang cara menanam tomat, mentimun, dan kacang tanah. Harapan baru pun muncul. Kornelia berharap, hal tersebut dapat membantu masyarakat setempat tak mudah terserang penyakit dari variasi gizi lebih baik yang didapatkan.

Idas adalah satu dari empat dari 160 desa di kabupaten tersebut yang menjadi sasaran intervensi pemerintah melalui kebijakan berbasis data. Dengan menggunakan metodologi ketat dari Program Pangan Dunia (WFP), Dinas Ketahanan Pangan kabupaten menerbitkan rekomendasi kepada semua kantor pemerintah daerah untuk memusatkan upaya pada permukiman ini.

Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan bantuan yang ditargetkan untuk stunting, kondisi kekurangan gizi kronis yang menjadi salah satu penyebab utama permasalahan kesehatan.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, PPI Kerja Sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

“Tanpa penelitian dan data yang akurat, upaya yang paling baik sekalipun untuk mengurangi kerentanan ketahanan pangan akan dilakukan secara serampangan,” ujar Nur Affandi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Singgau.

“Untuk menargetkan intervensi dengan tepat dan membuat kebijakan yang benar-benar membuat perbedaan, kita harus mendasarkan pekerjaan kita pada bukti, bukan intuisi," tambahnya.

Sebagian besar bukti tersebut disajikan melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Dikembangkan bersama oleh WFP dan Badan Pangan Nasional, peta ini memvisualisasikan data ketahanan pangan utama untuk 514 kota dan kabupaten di Indonesia, sebuah negara yang sangat luas dengan penduduk 280 juta jiwa.

Di dalamnya, setiap kecamatan dan desa diberi satu dari enam kelas prioritas kerentanan, berdasarkan indikator-indikator seperti akses terhadap air bersih, luas lahan pertanian per orang, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Indeks komposit memperhitungkan berbagai indikator tersebut dan, berdasarkan hal tersebut, secara otomatis mengidentifikasi desa dan kecamatan mana yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Pada tahun 2019, Idas masuk dalam prioritas 1 atau kategori “sangat rawan pangan”. Sejak saat itu, jalan tanah yang dibentengi yang menghubungkannya dengan jalan-jalan utama di wilayah tersebut telah diperbaiki sebagian untuk mempermudah akses penduduk desa ke pasar dan dengan demikian meningkatkan kondisi perekonomian mereka secara keseluruhan.

Benih telah didistribusikan kepada keluarga-keluarga untuk membantu mereka mengubah pola makan mereka, serta tanaman lada untuk mendiversifikasi pendapatan mereka agar tidak hanya bergantung pada karet dan minyak sawit. Beberapa keluarga yang tidak memiliki air bersih kini terhubung dengan sistem air di desa. Hasilnya? Idas tak lagi dianggap sebagai daerah yang sangat rawan pangan.

“Kemajuan yang pesat,” kata Pak Affandi dengan bangga sambil tersenyum lebar.

“Ini bukan berkat kami; ini berkat sains," sambungnya.

Pendekatannya dalam pembuatan kebijakan berbasis data dipandang sebagai sebuah contoh yang patut ditiru, khususnya di wilayah-wilayah termiskin di negara ini, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ibu kotanya, Kupang.