Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat
Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat karena akan lebih efisien dan sederhana.
Tayang:
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Whiesa Daniswara
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/terdakwa-prajurit-TNI-sidang-kasus-pembunuhan-Kacab-BUMN-Mohamad-Ilham-Pradipta.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sultan-B-Najamuddin-1221.jpg)
dok. pribadi
KETUA DPD RI - Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPD RI dengan nilai positif 73,6 persen, pada Jum'at (24/1/2025). Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah proses seleksi berjenjang melalui DPRD provinsi, yang kemudian mengusulkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden untuk ditetapkan.
"Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal," imbuh Sultan.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ketua-DPD-RI-Sultan-B-Najamudin-Dianugerahi-Doktor-Honoris-Causa.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Fahira-Idris-1-19022026.jpg)
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-ojek-online-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/KAMPUS-UNHAS-F.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/terdakwa-prajurit-TNI-sidang-kasus-pembunuhan-Kacab-BUMN-Mohamad-Ilham-Pradipta.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/hari-buruh-pdip-e.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Terdakwa-mantan-Direktur-Gas-Pertamina-Hari-Karyuliarto-usai-sidang-kasus-korupsi-LNG.jpg)