Hilal Sudah Muncul, Tim Hisab Rukyat Kemenag: Secara Hisab, 1 Ramadan 1446 H pada 1 Maret 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hisab 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya di Kantor Kementerian Agama sebelum Sidang Isbat pada Jumat (28//2/2025).

"Berdasar Kriteria MABIMS 3 dan 6,4, tanggal 29 Syakban 1446 H/28 Februari 2025 M posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan elongasi minimum 6,4°. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1446 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 1 Maret 2025 M," ujarnya.

Baca juga: Hilal 1 Ramadan Tak Terlihat di Jakarta Barat, Posisinya Tertutup Awan Sejak Pukul 17.00 WIB

Dia menjelaskan penentuan awal bulan-bulan penting bagi umat beragama Islam seperti Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode hisab dan rukyat.

Menurut dia, hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab. 

“Pada hari rukyat tanggal 28 Februari 2024 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara: 3° 05' 55" (3,10°) sampai dengan 4° 40' 58" (4,68°) dan elongasi antara: 4° 47' 02" (4,78°) s.d. 6° 24' 08" (6,40°). Di wilayah barat laut di Provinsi Aceh, NKRI termasuk di Sabang dan Banda Aceh, telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (3-6,4°)," kata dia.

Kata dia, fokus melihat hilal (rukyatul hilal) petang ini terletak di Aceh karena satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah memenuhi kriteria MABIMS. 

Kriteria MABIMS adalah kriteria yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria terbaru ditetapkan pada 2021 dengan ketentuan posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Sidang Isbat

Untuk diketahui, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan memimpin Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah.

Sidang Isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rashida, Kementerian Agama, Jakarta Pusat pada 28 Februari 2025.

Sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung.