TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait ramainya isu Pertamax oplosan imbas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.

Terkait Pertamax oplosan ini, Bahlil menyebut bahwa kasus itu terjadi pada periode 2018 hingga 2023.

Bahlil pun meminta masyarakat untuk tak ragu membeli Pertamax, karena BBM yang kini beredar dan dibeli konsumen sudah sesuai antara harga dan kualitasnya.

Selain itu, Bahlil juga menyebut, kini Ditjen Migas Kementerian ESDM terus mengawasi peredaran BBM dan mengecek langsung kualitas Pertamax.

Berdasarkan hasil laporan sementara, BBM yang beredar, khususnya pertamax ini masih sama kualitasnya.

"Kami menyarankan, rakyat enggak perlu ragu. Karena kami sekarang tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek."

"Tapi laporan sampai hari ini yang kami terima, bahwa apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama," kata Bahlil dilansir Kompas TV, Jumat (28/2/2025).

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan terus melakukan pengecekan kualitas Pertamax ini.

Agar Pertamax yang dibeli masyarakat terjamin sesuai harga dan kualitasnya.

"Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli dengan harga dan kualitas minyak yang sesuai," terang Bahlil.

Baca juga: Hitung-hitungan Celios: Rakyat Indonesia Dirugikan Rp 47,6 Miliar Per Hari oleh Pertamax Oplosan

Sulit Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Usai Muncul Kasus Dugaan Pertamax Oplosan

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan merasa pesimis kepercayaan masyarakat akan pulih terhadap produk bahan bakar minyak(BBM) dalam negeri. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (persero) yang terjadi pada 2018 hingga 2023 lalu.

Apalagi hingga saat ini, sudah ada 9 petinggi pengelola minyak bumi pelat merah tersebut yang menjadi tersangka di Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

“Ini agak sulit (mengembalikan kepercayaan masyarakat). Masyarakat akan sulit untuk percaya,” kata Fadhil dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya harus ada proses pemeriksaan atau pengujian yang benar-benar independen dan objektif terhadap bahan bakar produk yang diduga disulap untuk meraup keuntungan lebih.