TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mudik Lebaran selalu menjadi momen sakral bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Turun 14 Persen Periode Mudik Lebaran 2025, Menpar Harap Diikuti Tempat Wisata

Namun, di tahun 2025 perjalanan mudik bagi warga kelas menengah ke bawah semakin sulit akibat kebijakan pemerintah yang tidak lagi menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis.

Keputusan ini diambil demi efisiensi anggaran, namun dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan fasilitas mudik gratis untuk pulang kampung.

Hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2024 yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memilih angkutan umum sebagai moda transportasi utama saat mudik.

Data menunjukkan bahwa 39,32 juta orang atau 20,3 persen memilih kereta api antar kota, diikuti oleh 37,51 juta orang atau 19,37 persen yang memilih bus. Sementara itu, jumlah pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Mudik Lebaran 2025, Prabowo Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat Dua Pekan Mendatang

Perubahan tren ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus mendukung penggunaan angkutan umum melalui program mudik gratis.

Selain meringankan beban masyarakat, program ini juga bertujuan mengurangi risiko kecelakaan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya.

Tanpa anggaran dari pemerintah, penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 sepenuhnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada tahun 2024, program mudik gratis dari Kementerian BUMN hanya mampu menampung 80.125 pemudik, sementara kuota mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan mencapai 85.694 pemudik.

Jika sepenuhnya mengandalkan BUMN, maka diperlukan kuota setidaknya 165.000 pemudik, jumlah yang cukup besar dan belum tentu bisa dipenuhi oleh BUMN.

Baca juga: Tiket Pesawat Mudik Lebaran Diskon 13 Persen Mulai 24 Maret hingga 7 April 2025

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seharusnya tetap mengupayakan anggaran mudik gratis.

"Selain membantu masyarakat kurang mampu, program ini juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan keselamatan di jalan," ujarnya dalam keterangannya yang diterima Tribun, Minggu (2/3/2025).

Ketiadaan program mudik gratis juga dikhawatirkan akan meningkatkan penggunaan travel gelap. Seperti yang terjadi pada mudik 2024, kecelakaan tragis menimpa sebuah minibus travel gelap di Tol Cikampek KM 58, yang mengakibatkan 12 penumpang meninggal dunia.

Dengan mahalnya tarif angkutan umum dan tidak adanya alternatif murah seperti mudik gratis, masyarakat kemungkinan besar akan beralih ke travel gelap yang menawarkan harga lebih murah namun tanpa jaminan keselamatan.

Selain itu, minimnya angkutan lanjutan di daerah tujuan mudik juga menjadi kendala tersendiri bagi para pemudik. Pemerintah daerah diharapkan ikut berperan aktif dalam menyediakan transportasi lanjutan di terminal, stasiun kereta, dan pelabuhan, sehingga pemudik tidak kesulitan melanjutkan perjalanan ke kampung halaman mereka.

Sebagai alternatif, Djoko mengusulkan agar pendaftaran mudik gratis dilakukan melalui satu aplikasi terintegrasi guna menghindari kursi kosong akibat pemudik yang mendaftar di beberapa program sekaligus.

Baca juga: Korlantas Polri Akan Fungsikan Tol Jakarta-Cikampek II Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

"Jika ada pendaftar yang tidak hadir tanpa konfirmasi, bisa dikenakan sanksi tidak boleh ikut program mudik gratis tahun berikutnya," tambahnya.

Meskipun pemerintah telah memberikan potongan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen dan diskon tarif tol, kebijakan ini tetap belum cukup bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dibandingkan potongan harga tiket, mudik menggunakan bus, kereta api, atau kapal laut gratis jauh lebih menguntungkan bagi mereka.

"Tanpa program mudik gratis, tahun 2025 menjadi tahun yang sulit bagi warga miskin yang ingin pulang kampung," ujarnya.