Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPOM diminta mengawal keamanan pangan olahan program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjamin makanan yang disediakan bebas dari kontaminasi zat kimia dan mikroorganisme.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya sudah melakukan sampling dan pengujian kandungan makanan di 50 lokasi di 22 provinsi.

Hasilnya menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat (MS) terhadap uji bahan berbahaya.

Namun demikian, BPOM masih menemukan adanya beberapa temuan hasil uji organoleptik dan uji mikrobiologi.

Baca juga: Presiden Prabowo Akan Terbitkan Aturan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

"Temuan ini menjadi perhatian khusus dalam hal cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), penanganan, serta pendistribusiannya," kata dia di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

Tahun lalu, BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) telah menyelenggarakan pembekalan terkait keamanan pangan dan gizi terhadap 2.000 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Untuk tahun 2025 ini, kolaborasi akan dilanjutkan terhadap 30.000 orang SPPI secara serentak.

“Saat ini BPOM sedang menyiapkan pengelolaan kurikulum, materi, dan instruktur/narasumber,” jelas Taruna Ikrar.

Kepala BPOM mengungkapkan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga dalam rangka pengawalan MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dilaksanakan sejak 2024.

Saat doorstop dengan media, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan mulai dari Maret 2025, pelaksanaan program MBG dapat menyerap anggaran 1 sampai 2 triliun rupiah per bulan.

“Perlu kita siapkan rantai pasok karena butuhnya besar sekali,” tuturnya.

Zulkifli Hasan menambahkan kebutuhan di Jawa tentu berbeda dengan Sumatra dan Indonesia bagian timur, termasuk jenis makanannya.

“Karena banyak yang terlibat, pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu perlu kerja sama,” ungkapnya.