Dilaporkan ke KPK Imbas Retret Kepala Daerah, Mendagri Berterima Kasih: Bentuk Pengawasan Publik
Dilaporkan ke KPK imbas penyelenggaraan retret kepala daerah, Mendagri Tito justru berterimakasih dan menganggap laporan ini bentuk pengawasan publik.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapannya soal dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan APBN untuk pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Atas laporan tersebut, Mendagri Tito justru mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak yang melaporkannya ke KPK.
Karena menurut Tito, laporan masyarakat ke KPK ini adalah bentuk pengawasan publik.
"Saya berterima kasih. Yang melaporkan KPK, sebagai bentuk pengawasan publik," kata Tito dilansir Wartakotalive.com, Jumat (7/3/2025).
Lebih lanjut Tito pun memberikan penjelasannya soal penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah.
Tito mengungkap, penunjukkan Lembah Tidar ini turut memperhitungkan kemampuan penyedia.
"Bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan. Kalau kita baca di Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu."
"Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung," terang Tito.
Tito juga menegaskan bahwa penunjukkan Lembah Tidar sebagai lokasi retret kepala daerah ini tak berkaitan dengan pemiliknya.
Karena pemilihan Lembah Tidar ini juga sudah melewati berbagai pertimbangan.
Termasuk soal pertimbangan mobilisasi, hingga daya tampung tempat.
Baca juga: Feri Amsari Sorot Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Penyelenggara Retret Kepala Daerah di Magelang
Menurut Tito, penunjukkan Lembah Tidar ini juga telah dikoordinasikan dengan LKPP.
"Bukan siapa pemiliknya. Kita tidak peduli. Yang penting tempatnya itu. Kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden. Itu akan lebih mudah mobilisasinya dan itu bisa menampung 400.000-500.000 orang. Jarang, tempat seperti itu."
"Kedua dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu, karena untuk menjamin keamanan Presiden dan Wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," ," ungkap Tito.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.