TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDIP sekaligus tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Hasto Kristiyanto telah tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menghadapi sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan, Jumat (14/3/2025).

Dia tiba di ruang sidang didampingi oleh salah satu anggota tim kuasa hukumnya yaitu Ronny Talapessy sekira pukul 08.56 WIB.

Hasto tampak mengenakan rompi oranye dan dibalut dengan syal berwarna biru.

Setibanya di ruang sidang, Hasto menyampaikan beberapa hal seperti dirinya adalah korban kriminalisasi sehingga ditetapkan menjadi tersangka.

Menurutnya, hal tersebut membuatnya sebagai tahanan politik alih-alih tahanan korupsi.

"Bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Saya adalah tahanan politik," ujarnya.

Hasto juga menyebut bahwa seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya dari jaksa adalah produk daur ulang terhadap putusan hukum sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dia mengungkapkan ada manipulasi fakta hukum yang tertuang dalam dakwaan jaksa tersebut.

"Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegasnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Siap Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Hasto juga turut mengomentari pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kejaksaan yang dinilai terlalu dipaksakan.

Pasalnya, dia menyebut ada saksi meringankan yang tidak pernah diperiksa oleh penyidik KPK.

"Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari. Tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih dua minggu, mengapa? sebab untuk menggugurkan praperadilan kedua," kata Hasto.

Dia juga mengungkapkan bahwa memproses kembali perkara yang sudah inkrah justru menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sudah diputuskan sebelumnya.

"Inilah muatan kriminalisasi politik," tegasnya.