TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mahfud MD, mengucapkan selamat atas perjuangan masyarakat sipil, pegiat media, hingga mahasiswa terkait revisi Undang-Undang TNI yang tengah berproses di DPR.

Menurutnya, pasal-pasal terakhir yang diubah dalam UU TNI yang diketahuinya cukup adil meski tidak terlalu mengambil banyak dari desain politik yang diidealkan sejak zaman reformasi. 

Sejumlah hal yang disorotnya di antaranya terkait kekhawatiran publik tentang kembalinya dwifungsi ABRI.

Mantan Menko Polhukam tersebut menjelaskan penerapan dwifungsi ABRI di zaman Orde Baru, keputusan-keputusan politik penting hanya dilakukan ABRI, Birokrasi, dan Golkar (ABG).

Selain itu, dwifungsi ABRI memberikan peluang kepada ABRI atau TNI dan Polri waktu itu untuk masuk ke DPR tanpa ikut pemilu.

Baca juga: Menkum Supratman Andi Agtas Bantah Revisi UU TNI Segera Disahkan Karena Permintaan Prabowo

Jumlah suara fraksi ABRI saat itu, ungkap dia, yakni 22 persen.

Selain itu, jabatan-jabatan di pemerintahan bisa dimasuki anggota TNI-Polri pada waktu itu terutama gubernur, bupati, dan wali kota.

Kedua, dalam hasil revisi UU TNI terbaru yang terungkap ditegaskan posisi Panglima TNI langsung berada di bawah Presiden.

Baca juga: Pengamanan di Hotel Fairmont Diperketat Usai Aksi Geruduk Rapat Tertutup Panja Revisi UU TNI

Ketiga, pengadaan alat dan administrasi dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan.

Keempat, kata Mahfud, terdapat penegasan kembali bahwa anggota TNI yang mau masuk ke jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini.

Hal tersebut menurutnya tidak menambah kewenangan politik di luar pertahanan.

Kelima, penambahan institusi sipil yang boleh ditempati TNI.

Menurutnya, hal tersebut tidak apa-apa mengingat institusi tersebut telah ditempati prajurit TNI aktif sebelumnya dan tidak terlalu mencolok untuk urusan-urusan masyarakat sipil.

"Oleh sebab itu menurut saya selamatlah atas perjuangan CSO, perjuangan media, perjuangan mahasiswa itu yang mengawal ini sampai akhirnya (hasil revisi yang terungkap) yang keluar sama sekali tidak seseram seperti yang diributkan. Menurut saya masih bisa diterima, saya harapkan," kata Mahfud di kawasan Kramat Senen Jakarta Pusat pada Selasa (18/3/2025).