Jawa Timur, misalnya, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024, yang memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk subsidi pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau. 

"Regulasi semacam ini perlu diperluas ke tingkat kabupaten/kota, terutama di wilayah yang menjadi pusat produksi tembakau, guna memastikan bahwa industri hasil tembakau tetap berdaya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," katanya. 

Maka itu, kepala daerah yang baru dilantik harus segera mengambil inisiatif dalam menyusun regulasi yang mendukung keberlangsungan industri tembakau dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Merujuk data Kementerian Keuangan, penerimaan cukai hasil tembakau tidak hanya menjadi sumber utama pemasukan negara, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Meski begitu, banyak daerah yang belum mengoptimalkan pemanfaatan dana ini untuk kepentingan petani tembakau. 

Sebagai contoh, dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan teknologi pertanian tembakau, subsidi harga, serta perlindungan sosial bagi petani dan buruh rokok.