TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI mendukung arahan Presiden Prabowo melalui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsar Pandjaitan, yang memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk memberantas ormas yang melakukan pungli di kawasan industri. 

Keberadaan mereka dinilai sangat mengganggu produksi industri dan juga meresahkan para buruh.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta TNI-Polri tegas terhadap para ormas preman.

“Ini merupakan peringatan keras dari Presiden Prabowo kepada semua ormas preman. Kalau ketahuan masih berani lakukan pungli, saya jamin 100 persen ormas tersebut bakal disikat habis dan dibubarkan," kata dia kepada wartawan Jumat (21/3/2025).

"Karena pungli ini kadang juga disuruh dan hasilnya disetor ke kas ormas tersebut. Jadi tidak perlu lagi pakai istilah oknum ormas. Satu bermasalah, semuanya kena," imbuhnya.

Sahroni menyebut bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah bagi dunia investasi dan usaha. 

Namun, keberadaan oknum pungli ini yang merusak hal tersebut.

Baca juga: Reaksi Luhut Binsar Pandjaitan soal Aksi Indonesia Gelap: Kau yang Gelap, Bukan Indonesia!

“Sebetulnya kebijakan pemerintah sudah sangat pro terhadap iklim investasi dan usaha. Namun preman pungli inilah yang kadang suka meresahkan, bikin orang ragu berinvestasi," ujarnya.

Sebab, lanjut Sahroni, pengusaha sudah bayar pajak, justru diminta uang lagi sama ormas preman setempat. 

"Enggak dikasih, diganggu usahanya. Ini kan sama saja mereka mau melawan negara, makanya aparat perlu sikat mereka," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masalah mandeknya Invetasi karena ulah Ormas yang melakukan pungutan liar (Pungli).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden telah memerintahkan TNI-Polri untuk melihat kondisi real di lapangan.

"Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu," kata Luhut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Menurut Luhut, pemerintah tidak akan mentolelir apapun yang menghambat Invetasi. Oleh karena itu pemerintah akan menindak tegas pelaku Pungli tersebut.