TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini mendatangi Gedung Merah Putih, markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertemuan dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan sejumlah pejabat lembaga anti-rasuah, Pramono mengungkapkan niat Pemprov DKI untuk melibatkan KPK dalam pengawasan menyeluruh terhadap berbagai program yang sedang berjalan di Jakarta.

Setelah audiensi, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI ingin memastikan setiap langkah pemerintahan di bawah kepemimpinannya diawasi secara ketat oleh KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

"Intinya adalah, Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah, dan yang terakhir adalah area monitoring center for prevention untuk pencegahan," ucap Pramono di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/3/2025).

"Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan, dan untuk itu kami akan membuka diri bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah," imbuhnya.

Baca juga: UU TNI Digugat ke MK, Mabes TNI: Kami Hormati Setiap Proses Hukum

Pramono berharap dengan pendampingan dari KPK, Jakarta akan memiliki sistem pemerintahan dengan konsep tata kelola yang baik atau good governance.

"Dengan demikian, apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya lebih baik dan juga lebih terukur," sambungnya.

Pramono mengatakan, pendampingan yang dimintakan ke KPK mencakup segala program, mulai dari yang skalanya kecil hingga anggaran besar.

Kendati begitu, Pramono tidak memerinci program-program apa saja yang ingin KPK awasi.

"Di semua tingkatan, di semua value, semua nilai, semuanya saya ingin dilibatkan. Karena percuma hanya yang kecil-kecil, yang paling penting sebenarnya yang paling besar-besar. Termasuk hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya untuk Rorotan, kemudian juga untuk hal yang lain-lain, nanti yang besar-besar malah kami ingin ada supervisi khusus dari KPK," kata dia.

Baca juga: Bareskrim Polri Proses Kasus Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus di Tempo, Cek TKP dan Rekaman CCTV

Di kesempatan sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan, ide Pramono untuk minta didamping mendapatkan persetujuan dari para pimpinan KPK.

Kata Cahya, dalam pertemuan, pimpinan KPK secara khusus menyoroti soal pengadaan barang dan jasa di Jakarta.

Pimpinan berharap pengadaan barang dan jasa yang rentan dikorupsi tidak terjadi di Jakarta.

"Kira-kira seperti itu dari pembinaan KPK tadi juga menyampaikan, termasuk juga optimalisasi pendapatan daerah untuk terus ditingkatkan, sekaligus juga untuk efisiensi dari anggaran DKI yang sudah sangat besar ini," kata Cahya.