"Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi proses hukum itu," ujar Ace.

Jika memang dibutuhkan pendampingan hukum, Partai Golkar siap memberikan.

Ace menambahkan, partainya tetap mengutamakan solidaritas dan menghormati ranah privasi Ridwan Kamil. 

"Pemilu masih lama. Kalau soal seperti ini, saya kira sebagai kader partai tentu kita harus menunjukkan solidaritas atas apa yang dihadapi oleh beliau saat ini," kata Ace.

Golkar soal Kasus Dana CSR

Sebelumnya, Golkar juga pernah menawari pendampingan hukum kepada Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi di BUMD Pemerintah Provinsi Jabar. atau BJB.

Kasus ini menjadi viral setelah rumah Ridwan Kamil tiba-tiba digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/3/2025). 

"Ya, kami dari DPP Golkar akan menawarkan kepada Pak RK untuk memberikan bantuan hukum, karena beliau adalah kader Partai Golkar," ujar Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara, Kamis (13/3/2025). 

Namun, DPD Partai Golkar sempat kesulitan untuk komunikasi dengan Ridwan Kamil.

Dari internal partai, kata Iswara, sempat mencoba menghubungi Ridwan Kamil melalui keluarganya, namun belum ada tanggapan.

"Sampai hari ini kita masih berusaha menghubungi, baik ke Pak RK melalui keluarganya. Jujur sampai hari ini kami belum bisa berkomunikasi," jelas Iswara.

Iswara pun mengaku prihatin atas kabar yang menimpa Ridwan Kamil.

Namun, pada prinsipnya, proses hukum harus dihormati dan menunggu hasil kerja penyidik KPK.

"Tentunya kami prihatin, tapi tentunya kami serahkan pada proses hukum yang berlaku, kita ikuti sajalah ya, kemarin itu baru penggeledahan dan KPK juga menjelaskan statusnya baru sebagai saksi," ujar Iswara.

 Tidak lama setelahnya, Ridwan Kamil lantas menghubungi DPD Golkar, pada Jumat (14/3/2025) malam.