Pengamat Jamiluddin Ritonga Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Bisa Usik Geng Solo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan. 

Pertemuan empat mata kedua tokoh itu memiliki pesan penting.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menduga ada barter politik dalam pertemuan Prabowo-Megawati.

Dia menduga Megawati meminta Prabowo agar tidak mengusik Kongres PDIP yang berlangsung tahun ini.

"Megawati juga bisa saja meminta Prabowo untuk menjamin tidak ada gangguan saat Kongres PDIP mendatang. Tidak ada cawe-cawe dari mana pun yang akan mengganggu pelaksanaan Kongres PDIP," ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Jokowi Nilai Positif, PDIP dan Gerindra Merespons

Ia menjelaskan permintaan jaminan itu dinilai wajar karena 10 tahun terakhir ini kerap terjadi gangguan terhadap partai politik.

Yakni, ada pihak berupaya mengintervensi partai politik dengan mengganti ketua umum partai politik melalui kongres.

Tak hanya itu, Jamiluddin memperkirakan manuver Megawati menerima Prabowo untuk mengamankan kadernya dari kriminalisasi.

Baca juga: Muzani Ungkap Makna di Balik Parcel Isi Sayuran dari Prabowo untuk Megawati

Dia tidak mau ada kasus serupa seperti yang dialami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

"Melunaknya Megawati mau menerima Prabowo, bisa jadi untuk mengamankan kadernya dari gangguan dari eksternal. Setidaknya Megawati ingin memastikan tidak ada lagi ancaman kriminalisasi terhadap kadernya," jelasnya.

Namun demikian, ia menduga Prabowo juga sudah melakukan barter politik dengan Megawati.

Yakni, mantan Danjen Kopassus itu meminta dukungan Megawati dan PDIP terhadap pemerintahannya.

Ia mengatakan Prabowo diduga ingin merangkul Megawati sebagai mitra pemerintah, bukan sebagai oposisi. 

Dengan begitu, PDIP diharapkan dapat menjadi mitra pengingat, bukan sebagai oposan.

"Setidaknya Prabowo berharap Megawati melalui kader-kader PDIP tidak frontal mengkritik kebijakan pemerintahannya. Prabowo bisa jadi berharap, meskipun PDIP tidak menjadi koalisi pemerintah, tapi tidak menjadi oposisi. Dengan begitu, Prabowo dapat melaksanakan pemerintahannya dengan tenang," ungkapnya.