TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani meminta para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mengakses pelayanan dan bantuan lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara penempatan jika menemui masalah. 

Selain itu PMI juga bisa mengakses hotline milik Kementerian P2MI lewat +622129244800 untuk luar negeri, dan 0-800-1000 untuk dalam negeri. PMI juga bisa melaporkan masalahnya ke laman siskop2mi.bp2mi.go.id

"Bisa juga melalui Whatsapp di nomor 0811-8080-141, Kantor BP3MI atau P4MI terdekat maupun media sosial kementerian," kata Christina kepada Tribunnews, Sabtu (12/4/2025).

Ia menjabarkan, masalah - masalah yang sering dialami PMI di luar negeri antara lain masalah hubungan kerja seperti gaji tidak dibayar, atau kontrak kerja tidak sesuai.

Christina juga mengingatkan masyarakat yang mau menjadi PMI agar mengikuti aturan sesuai prosedur dan penempatan resmi. 

Dirinya meminta masyarakat tidak tergiur dengan iming atau iklan lowongan kerja bergaji tinggi pada negara yang tidak memiliki kerja sama penempatan dengan pemerintah Indonesia.

Negara itu diantaranya Thailand, Myanmar dan Kamboja. Pasalnya 3 negara ini punya banyak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa WNI.

"Alasannya negara-negara itu rawan akan tindak pidana perdagangan orang," tegas dia.

Ia menyayangkan masih banyaknya warga Indonesia yang menjadi korban TPPO, karena tidak mendapat informasi jelas soal pekerjaan di negara penempatan. 

Misalnya kasus Saleh Darmawan (24), warga Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional.

"Harapannya, tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban TPPO dan tentunya sejalan dengan concern Bapak Presiden Prabowo terkait keselamatan rakyat kita di luar negeri," pungkas dia.