Lebih lanjut Ali mengatakan agar program ini berkelanjutan dan benar-benar berdampak jangka panjang, ada Ali tiga pilar utama yanh mesti diperhatikan.

"Pertama, aspek supply, yakni dengan menjaga ketersediaan lahan dan lokasi rumah FLPP yang layak dan dekat pusat aktivitas ekonomi. Kedua, aspek pembiayaan guna memastikan keberlanjutan pendanaan dari berbagai sumber seperti perbankan, Tapera, SMF, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, aspek kebijakan. Kebijakan yang ada harus mendorong insentif yang tak hanya menyasar MBR, tetapi juga kalangan menengah perkotaan yang saat ini kesulitan mengakses hunian," papar Ali.

Sayangnya, kata dia, kebijakan saat ini yang diambil, sedikit sekali melibatkan masyarakat atau pihak lain yang paham soal perumahan.

"Sehingga kebijakan yang ada terkesan 'semaunya' dan dikeluarkan mendadak tanpa persiapan. Ini saya kira agak mengganggu karena bisa menjadi seremonial saja, tidak efektif," tandas Ali.

Sebelumnya diberitakan AJI, IJTI dan PFI menolak program rumah bersubsidi bagi jurnalis. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, menyatakan bahwa kemudahan akses KPR dari pemerintah dapat menimbulkan kesan publik bahwa jurnalis tidak lagi kritis.

Baca juga: 100 Ribu Rumah Subsidi Disiapkan untuk Anggota Polri, Ada Fasilitas KPR Tanpa Bunga

Sedangkan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya fokus pada pembuatan persyaratan kredit rumah yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dia bahkan menyarankan agar Dewan Pers tidak terlibat dalam program tersebut, karena mandat Dewan Pers lebih fokus pada isu jurnalistik.