Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Apa Itu Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi dan Bagaimana Munculnya?

Kontroversi adanya isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan. Dari mana isu itu muncul? Berikut ulasannya.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Apa Itu Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi dan Bagaimana Munculnya?
Dok. Setpres
PRABOWO DAN JOKOWI - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, (26/3/2025). Isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo mencuat setelah Jokowi masih dipanggil bos oleh sejumlah menteri. 

TRIBUNNEWS.COM - Kontroversi adanya isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan.

Isu matahari kembar mengarah pada dua sosok yakni Presiden Prabowo dan pendahulunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kontroversi matahari kembar muncul setelah sejumlah tokoh nasional melakukan kunjungan ke rumah Jokowi pada momen Lebaran 2025 lalu.

Saat itu, pernyataan dua menteri Prabowo yang menyebut Jokowi sebagai "bos" mereka memperuncing isu matahari kembar.

Dua menteri tersebut, adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. 

Keduanya datang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat (11/4/2025).

Meski datang secara terpisah, mereka sama-sama menyebut Jokowi sebagai "bos".

Rekomendasi Untuk Anda

"Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan."

"Banyak sekali, saya harus belajar. Ya kemajuan KKP," ungkap Trenggono kepada awak media saat itu.

Pun dengan Budi Gunadi Sadikin.

"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya."

"Jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin," ujarnya.

Baca juga: Soal Isu Matahari Kembar, Pengamat Sebut Wajar karena Jokowi Berada di Orbit Strategis Kekuasaan

Tanggapan Mardani Ali Sera

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan tanggapan terkait hal itu.

Mardani mengingatkan, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tidak boleh ada "matahari kembar" yang saling bersaing dalam memimpin negara.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani, Jumat (11/4/2025) menekankan pentingnya menjaga kewibawaan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara.

Halaman 1/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas