5 Purnawirawan TNI Tandatangani Usulan Pencopotan Gibran, Eks Kepala BIN Buka Suara

TRIBUNNEWS.COM - Tanah Air digegerkan dengan adanya usulan penggantian atau pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden atau Wapres.

Usulan pencopotan Gibran ini, ditujukan kepada MPR.

Yang mengejutkan, usulan ini datang dari Forum Purnawirawan TNI.

Pernyataan usulan penggantian Gibran sebagai Wakil Presiden ini, pun didukung oleh 332 purnawirawan TNI.

Dengan rincian, 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

Bahkan Jenderal TNI Purn Try Sutrisno tertera sebagai pihak yang memberikan persetujuan dengan status 'mengetahui' dalam dokumen tersebut.

Selain itu, ada jenderal purnawirawan lain yang turut membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan tersebut, seperti Jenderal TNI Purn. Fachrul Razi dan Jenderal TNI Purn. Try Sutrisno.

Mantan Kepala BIN Buka Suara

Menanggapi usulan munculnya pencopotan Gibran tersebut, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Hor) TNI (Purn) AM Hendropriyono ikut buka suara.

Hendropriyono mengungkapkan, usulan ratusan purnawirawan TNI minta Gibran Rakabuming diganti lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah hal wajar. 

Ia menjelaskan bahwa para purnawirawan TNI juga memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya.

Baca juga: Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal

Menurut Hendropriyono, para purnawirawan TNI tersebut, memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.​

Hal tersebut disampaikan Hendropriyono setelah menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (26/4/2025).​

"Katanya negeri bebas? Jadi, mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong? Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia. Boleh saja sampaikan aspirasi," papar Hendropriyono.

Hendropriyono menambahkan, bahwa hal tersebut sah-sah saja.

"Enggak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah saja. Kan kita harus bebas berekspresi, berbicara. Apalagi kalau purnawirawan yang berbicara mestinya itu kan sudah terukur, jadi tidak akan keluar dari bingkai ideologi, dari Pancasila, dari UUD 45."​