Tak kalah penting, reputasi di mata publik serta komunitas hukum adalah indikator yang tak bisa diabaikan, karena menunjukkan sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kemampuan seorang calon Kapolri. 

Pada akhirnya, meritokrasi dalam pemilihan Kapolri bukan sekadar idealisme birokrasi modern, tetapi kebutuhan riil untuk memastikan kepemimpinan Polri yang profesional, kredibel, dan akuntabel.  

Meritokrasi bukan hanya tentang siapa yang paling cakap atau malah siapa yang paling dekat, tetapi tentang menciptakan sistem yang adil bagi semua anggota institusi. 

Pemilihan pemimpin tertinggi institusi kepolisian harus menghindari dominasi pertimbangan politik dan afiliasi pribadi, dan beralih kepada sistem yang menempatkan kapasitas, integritas, serta dedikasi terhadap institusi sebagai tolok ukur utama.

Dengan demikian, Polri dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas.