TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) mengapresiasi capaian pengadaan cadangan pangan pemerintah yang saat ini mencapai 3,5 juta ton beras.

Ini adalah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tertinggi sejak Bulog dibentuk pada 1969.

"Keberhasilan ini menunjukan keberpihakan nyata Presiden Prabowo dan efektifitas kepemimpinan yang mewujud dalam kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen pemerintah, utamanya Kementerian Pertanian dan Bulog," ujar Sekjen PISPI di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/5/2025) usai rapat.

Baca juga: Bangun Sinergitas dan Kolaborasi, Wamen Transmigrasi Bertemu Para Pengurus PISPI

Kamhar dimintai tanggapannya setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  dengan Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV  DPR.

Seperti diketahui pengurus dan dewan pakar PISPI termasuk badan independen yang diundang pada pada RDPU ini.

Kamhar mengatakan capaian yang diperoleh pemerintah in tentu saja diharapkan  bisa berkelanjutan, tak sekedar menjadi capaian sesaat. 

"Oleh karena itu, PISPI berpandangan mesti ada transformasi tata kelola pengadaan beras," ujar Kamhar yang juga Deputi Bidang Pangan DPP Partai Demokrat ini.

Kamhar mengatakan dalam RDPU itu Dewan Pakar PISPI Prof Dr Edi Santosa menyampaikan empat permasalahan utama soal pangan nasional.

Pertama, sistem data pangan bersifat fragmentaris dan sering berbeda antar institusi.

Kedua, petani rugi dan tidak ada kepastian saat panen.

Ketiga, pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk intervensi pangan.

Dan, keempat belum terbentuknya sistem ketahanan pangan yang resilien.

Atas empat masalah itu, PISPI memiliki pandangan solutif yakni:

Pertama, menata sistem data pangan. 

Baca juga: PISPI Wakili Indonesia dalam Konferensi dan Pameran Internasional Cootech di Malaysia

Menurut  Prof Dr Edi Santosa, di negara maju sistem data pangan nasional berbasis data real time dan teknologi digital.