TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. 

Aturan ini mewajibkan eksportir sumber daya alam (SDA), termasuk sektor pertambangan dan energi (minerba), untuk menempatkan seluruh hasil devisa ekspornya di bank nasional selama 12 bulan.

Tujuannya adalah memperkuat cadangan devisa, menjaga nilai tukar rupiah, dan memperkuat ekonomi nasional.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi XII DPR, Alfons Manibui, menekankan, DHE harus dikelola secara strategis agar hasil ekspor tidak hanya menguntungkan luar negeri, tetapi juga berkontribusi langsung ke pembangunan dalam negeri.

“Kebijakan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya hasil ekspor kita dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional,” tegas Alfons dikutip Rabu (14/5/2023).

Menurut Alfons, salah satu manfaat utama DHE adalah mendorong hilirisasi. Dana ekspor bisa digunakan untuk membangun smelter, mengembangkan industri turunan, hingga riset dan teknologi. 

“Kalau dana ekspor diputar di dalam negeri, hilirisasi bisa dipercepat. Kita bisa naik kelas dari penjual bahan mentah jadi eksportir produk bernilai tambah,” ujarnya.

Alfons juga mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah, dunia usaha, dan perbankan agar kebijakan ini berjalan efektif. 

“Yang penting bukan cuma aturannya, tapi pelaksanaannya. Pemerintah harus aktif memberi insentif dan memastikan sistem perbankan siap menampung dana besar,” katanya.

Lebih lanjut menegaskan bahwa DHE bukan hanya soal stabilitas keuangan, tapi juga alat strategis untuk memperkuat industri, menciptakan lapangan kerja, dan membangun ekonomi daerah.