PROFIL PENULIS

Ihwan Kadir

Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL)

TRIBUNNERS - Ada sesuatu yang mulai terasa ganjil dalam arah hilirisasi nikel Indonesia hari ini.

Di depan publik, pemerintah bicara tentang nasionalisme, tentang kedaulatan sumber daya alam, tentang bagaimana Indonesia tidak boleh lagi dijajah asing melalui ekspor bahan mentah.

Tetapi ketika ada perusahaan nasional murni yang benar-benar mencoba membangun smelter dengan darah, keringat, dan modal anak bangsa sendiri - negara justru tampak dingin.

Dan nama yang hari ini paling layak dimintai jawaban atas paradoks itu adalah Bahlil Lahadalia.

Karena di tangan Bahlil, hilirisasi berubah menjadi panggung besar nasionalisme industri.

Namun di saat bersamaan, keresahan mulai menjalar pelan di kawasan-kawasan lingkar tambang. Bukan keresahan elite. Tetapi keresahan rakyat biasa.

Pedagang kecil mulai mengeluh omzet turun, kontraktor lokal mulai kehilangan ritme kerja, sopir hauling mulai takut kendaraan mereka berhenti beroperasi, warung-warung mulai sepi, dan masyarakat mulai bertanya: kalau industri melambat, kami harus makan apa?

Baca juga: IBC Usul Insentif EV Berbasis Komponen Baterai untuk Dorong Hilirisasi

Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter mulai berdampak nyata terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang.

Sejumlah kios dilaporkan terancam tutup akibat stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan gejolak PHK pekerja kontrak.

Di Kolaka Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun melakukan aksi menuntut aktivitas tambang kembali berjalan karena ekonomi warga ikut lumpuh saat operasi berhenti.

Sementara di berbagai wilayah industri nikel, tren PHK mulai menghantui.

Empat smelter besar di Sulawesi dilaporkan menghentikan sebagian lini produksi akibat tekanan harga nikel dan lemahnya permintaan global. 

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia bahkan menghentikan operasional dan merumahkan pekerja tanpa kepastian waktu.

Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah penghentian operasi tambang.

Dan sekarang pemerintah justru bicara tentang pemangkasan produksi nasional demi menjaga harga global.