Gugatan UU TNI yang Pemohonnya Anak Gus Dur Sidang Perdana Hari Ini

Perkara 69/PUU-XXIII/2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Perkara 74/PUU-XXIII/2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Perkara 75/PUU-XXIII/2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Perkara 79/PUU-XXIII/2025 — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dari deretan perkara tersebut, Perkara 57 yang diajukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya telah resmi dicabut dari proses persidangan. 
Hingga saat ini, alasan pencabutan tersebut belum disampaikan secara resmi oleh pihak pemohon.

Hakim MK Dorong Mahasiswa Gabungkan Gugatan UU TNI demi Kekuatan Substansi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mendorong mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyatukan permohonan gugatan mereka.

Saldi menyampaikan ihwal penggabungan gugatan akan menunjukkan kekompakan mahasiswa sekaligus memperkuat dalil serta argumentasi yang diajukan.

"Nanti akan ada waktu perbaikan permohonan, akan jauh lebih baik teman-teman mahasiswa gabung saja dalam satu permohonan," ujar Saldi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: UU TNI Banyak Digugat, Saldi Isra: Sejarah Baru MK Sidangkan Isu yang Sama di Tiga Panel

Menurutnya, penyatuan permohonan tersebut akan mempermudah dalam melengkapi argumentasi, dalil, bukti, dan berbagai aspek lainnya. Saldi menegaskan yang terpenting bukanlah mewakili universitas masing-masing, melainkan substansi yang diperjuangkan dalam gugatan.

Di sisi lain, ia menyebut banyaknya gugatan terhadap UU TNI ini menjadi catatan sejarah baru bagi MK. Untuk pertama kalinya, MK menggelar sidang serentak dengan tiga panel berbeda untuk perkara yang sama.

"Jadi, semua permohonan yang terkait UU TNI ini ada sekitar 14 dan sebagian besarnya uji formil," kata Saldi.