TRIBUNNEWS.COM, MAJALENGKA -  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku  mengelola sednri media sosial tanpa harus menghabiskan anggaran besar untuk menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan untuk mengelola konten.

KDM, demikian dia akrab disapa, mengatakan hal itu dalam acara Abdi Nagri Nganjang Ka Warga Edisi 8 di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (21/5/2025) malam.

"Bea jadi gubernur konten? Keun bae, lumayan, boga YouTube sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu nguli-keun ka batur. Sabab nguli-keun ka influencer, harga nguli-keun ka buzzer, mahal, miliaran, malahan puluhan miliar."

"(Enggak Apa-apa jadi gubernur konten? Ya biarkan saja, lumayan, saya punya YouTube sendiri, punya TikTok sendiri, tidak perlu menyewa orang lain. Karena menyewa influencer, menyewa buzzer itu mahal, miliaran, bahkan puluhan miliar)," ucap Dedi di hadapan warga.

Ia mengaku tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya, bahkan konsep konten yang dibuatnya tanpa konsultan.

"Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan, ku sorangan wae. (Saya mah tidak perlu menyewa, tidak perlu pakai konsultan, cukup saya sendiri saja)," tegasnya.

Dedi bahkan menyindir penggunaan dana besar yang kerap digunakan untuk membuat sebuah pencitraan tersebut.

Menurutnya, anggaran itu seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting.

"Lumayan kan anggaran jeung influencer, buzzer jeng konsultan ku aing dipake imah ma Icih. Bener teu? Bener. (Lumayan kan, anggaran buat influencer, buzzer, dan konsultan saya pakai untuk bangun rumah sama Icih. Benar enggak? Benar)," katanya sambil disambut gelak tawa warga.

Dalam kesempatan itu, Dedi juga menegaskan dirinya lebih memilih menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur ketimbang membiayai konten pencitraan.

"Anggaran itu lebih baik dipakai untuk membangun jalan. Lihat nanti, jalannya di Jawa Barat akan bagus. Tapi bertahap dulu, mulai dari jalan provinsi, lalu ke jalan kabupaten, lalu ke jalan desa," ujar Dedi.

Menutup pernyataannya, Dedi menegaskan gelar apapun yang diberikan kepadanya tidaklah penting, selama janji yang diberikan kepada rakyat bisa diwujudkan.

"Edek dibere gelar gubernur naon wae ge teu penting, nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat di wujudkeun. (Dikasih gelar gubernur apa saja juga tidak penting, yang penting itu apa yang dijanjikan kepada rakyat bisa diwujudkan)," kata Dedi.

Gubernur Lambe Turah

Dedi Mulyadi juga menanggapi terkait sebutan 'Gubernur Lambe Turah', yang dilontarkan oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly.

Ia mengaku tidak ambil pusing dengan julukan Gubernur Lambe Turah tersebut.