TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke SMA dan SMK Negeri Bali Mandara di Buleleng, Bali, Rabu (28/5/2025). 

Kunjungan tersebut tidak hanya meninjau langsung sistem boarding school di sekolah tersebut, tetapi juga membahas potensi menjadikannya sebagai percontohan nasional untuk pengembangan sekolah rakyat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan sekolah yang berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini dalam memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada siswa dari keluarga miskin ekstrem.

“SMA/SMK Bali Mandara ini dapat menjadi role model bagi sekolah rakyat yang sedang digagas oleh pemerintah pusat. Keberhasilannya dalam mencetak lulusan berkualitas adalah bukti bahwa pendidikan bisa menjadi solusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Kariyasa, dalam keterangannya Kamis (29/5/2025).

Sekolah ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dan menerapkan sistem asrama penuh. 

Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah, dengan seleksi ketat bagi siswa dari latar belakang ekonomi paling bawah. 

Hingga kini, lebih dari 2.000 alumni telah lulus dan banyak di antaranya diterima di perguruan tinggi, sekolah kedinasan, hingga menjadi anggota TNI dan Polri.

Kariyasa menilai bahwa program pendidikan seperti yang dijalankan di Bali Mandara lebih efektif dibandingkan bantuan sosial tunai dalam memutus rantai kemiskinan.

“Bantuan tunai hanya bersifat jangka pendek. Kalau kita ingin mengangkat masyarakat dari kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, maka solusinya ada di pendidikan,” ujarnya.

Dorongan Pemerataan Sekolah Rakyat

Kariyasa juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan gratis berbasis boarding school di Bali.

Dari sekitar 26.000 siswa SMA/SMK di provinsi ini, hanya sekitar 2.000 yang saat ini menikmati pendidikan di SMA/SMK Bali Mandara.

“Program ini harus diperluas. Jangan hanya satu sekolah, karena kemiskinan itu merata. Maka sekolah rakyat pun harus merata,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang dapat menjamin keberlangsungan program, seperti peraturan presiden atau peraturan menteri. 

Langkah ini diperlukan agar pembangunan sekolah rakyat benar-benar fokus pada pengentasan kemiskinan nasional secara terstruktur.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri Bali Mandara, Ketut Susila Widyarsana, menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI serta perwakilan dari Kementerian Sosial.