TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), menunjukkan 75,1 persen masyarakat puas atas kinerja Polri menggelar operasi pemberantasan premanisme selama sebulan terakhir.

Direktur eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menilai operasi kepolisian dalam memberantas premanisme dari pusat hingga desa memuaskan.

"Sebanyak 75,1 persen masyarakat puas kinerja kepolisian bersama instansi terkait dalam memberantas segala bentuk premanisme," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Senin (2/6/2025).

Menurut mantan Komisioner Kompolnas ini, operasi premanisme yang digelar secara merata saat ini sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Operasi dimulai sejak 1 Mei 2025.

Operasi premanisme ini digelar serentak untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat.

Operasi kepolisian melibatkan pihak terkait yakni TNI dan pemerintah daerah.

"Sejak operasi kepolisian ini digelar kepolisian dinilai telah memberikan kenyamanan di berbagai wilayah karena  merasakan kehadiran  polisi semakin  banyak hadir di tengah masyarakat baik itu dalam bentuk  patroli atau razia rutin untuk menindak premanisme," ujarnya.

Dengan adanya operasi premanisme, Edi menyebut polisi telah menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung dan pengayom, serta penolong masyarakat.

Polisi juga dinilai tegas dalam penegakan hukum terhadap segala bentuk  prenisme yang selama ini banyak meresahkan masyarakat dan kerap melanggar hukum.

"Hasil survei kami menyebutkan 75,1 persen masyarakat puas atas operasi kepolisian di berbagai daerah dalam memberantas premanisme," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi (Adihgi) ini pun mengungkap ada sejumlah alasan operasi berantas premanisme yang digelar Polri mendapat banyak apresiasi dari masyarakat.

Sejumlah alasan yang disampaikan responden antara lain, ketegasan kepolisian menangani premanisme dari pusat hingga daerah.

Selain itu, responden juga  melihat  komitmen kuat dari Presiden Prabowo yang meminta Kapolri dan Panglima TNI tegas dan tidak ragu menindak segala bentuk premanisme dan ormas yang kehadirannya meresahkan masyarakat.

Apalagi tindakan premanisme yang sudah menjurus pada pelanggaran hukum.