Larangan Seragam Loreng Ormas, GP Ansor Minta Ada Dialog dengan Pemerintah

Tayang: Senin, 23 Juni 2025 20:07 WIB

Penulis: Abdi Ryanda Shakti

Editor: Acos Abdul Qodir

Baca Selanjutnya: Kepala KSP Dudung Abdurachman Pastikan Presiden Prabowo Bakal Respons Aspirasi Demo Hari Buruh Besok

✖

Larangan Seragam Loreng Ormas, GP Ansor Minta Ada Dialog dengan Pemerintah

Tribun Jabar/Gani Kurniawan

SERAGAM ORMAS - Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU mengikuti apel kebangsaan peringatan Hari Lahir ke-83 Gerakan Pemuda Ansor di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/5/2017). Pada Juni 2025, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap ormas yang mengenakan atribut, termasuk seragam, menyerupai aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah menertibkan ormas yang melanggar aturan ini sesuai amanat Undang-Undang Ormas.

“Ini sudah jelas dalam Pasal 59 dan 60,” tegasnya, Selasa (18/6/2025).

Senada, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menekankan bahwa kebebasan berserikat tetap dibatasi oleh aturan hukum.

Ia menegaskan bahwa simbol-simbol negara tidak boleh disalahgunakan oleh kelompok non-negara.

Kemendagri menyatakan, larangan ini penting demi menjaga marwah institusi negara dan mencegah penyalahgunaan otoritas oleh pihak yang tak berwenang. Kepala daerah diminta bertindak cepat agar tidak ada ormas yang melampaui batas fungsinya di tengah masyarakat.