Pengamat Nilai Penulisan Ulang Buku Sejarah Indonesia Inisiatif Fadli Zon
Proyek ini menimbulkan resistensi publik karena minim pelibatan pakar dan tidak melalui koordinasi matang dengan Presiden Prabowo Subianto
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, mengkritisi penulisan ulang sejarah Indonesia, yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurutnya, inisiatif penulisan ulang sejarah nasional yang dipimpin Fadli Zon sebagai langkah yang tergolong blunder politik.
Pasalnya, ia menilai proyek ini menimbulkan resistensi publik karena minim pelibatan pakar dan tidak melalui koordinasi matang dengan Presiden Prabowo Subianto.
Apalagi, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan proyek penulisan ulang sejarah agar tidak dikaitkan dengan kepentingan penguasa.
“Bisa jadi ini inisiatif Fadli Zon. Harusnya karena ini kebijakan strategis, semestinya tetap dilaporkan dan dikonsultasikan secara utuh kepada Presiden,” kata Arif kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Menurut Arif, kendati Presiden Prabowo mungkin sudah mendapat laporan garis besar, isi atau substansi sejarah yang akan ditulis ulang belum tentu dipahami secara penuh.
Ia menilai pendekatan ini rawan memicu kontroversi dan ketegangan politik.
“Ini seperti kasus kelangkaan gas waktu itu, muncul kebijakan strategis tanpa koordinasi. Sangat berisiko bila tidak dievaluasi lebih dulu,” katanya.
Arif juga menyayangkan minimnya transparansi ke publik dan parlemen.
Dia juga menyoroti temuan bahwa sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR RI bahkan tidak mengetahui adanya proyek ini.
“Adanya kabar bahwa sebelumnya Komisi X DPR RI tidak mengetahui proyek ini, tentu menjadi catatan serius soal koordinasi antarlembaga,” kata Arif.
Ia menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara komprehensif dan bebas dari bias kepentingan politik.
Proyek ini, menurutnya, perlu melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka.
“Sebelum diluncurkan, ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai sejarah dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan,” tandasnya.
Sebelumnya, Dasco meminta semua pihak untuk tidak menuduh adanya kepentingan pemerintah, di balik penulisan ulang sejarah Indonesia.