TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyatakan sikap tegas meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional. 

“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang juga Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Diketahui, proyek tersebut ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

Sebelumnya, Fraksi PDIP sempat meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda. 

Namun, mengingat semakin luasnya polemik yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik, kini Fraksi partai berlambang banteng moncong putih ini menilai sudah saatnya proyek tersebut dihentikan sepenuhnya.

MY Esti menegaskan salah satu pertimbangan utama adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebutnya hanya sebagai ‘rumor’. 

Meski begitu, menurut dia, masih banyak alasan lain yang mendasari permintaan penghentian ini.

“Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” ujar MY Esti.

“Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas: stop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” tegasnya.

MY Esti juga menyampaikan sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.

“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” tandasnya.