TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2026.

Usulan ini disampaikan Menko Polkam, Budi Gunawan, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Berdasarkan surat bersama dari menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar Rp 126,5 miliar," kata Budi dalam rapat.

Namun, Budi menegaskan bahwa angka tersebut belum mencakup belanja pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti daripada mandat Kemenko Polkam.

"Seluruh pagu indikatif yang dialokasikan untuk belanja operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar dan perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar," ujarnya.

Menurutnya, saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Padahal, fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga.

"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," tutur Budi.

Budi mengungkapkan bahwa Rp 728,8 miliar itu mencakup Rp 195,3 miliar untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Rp 533,5 miliar untuk program dukungan manajemen.