TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya pematokan tarif terhadap komunitas bermain di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Hal itu disampaikan Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (11/7/2025).

"Tidak benar kalau ada semacam, apa namanya, patokan tarif,” ujar Prasetyo.

Ia mengatakan bahwa area yang digunakan oleh komunitas bermain tersebut di GBK, memang area komersial.

Pihaknya telah memfasilitasi komunitas bermain tersebut untuk menggunakan fasilitas GBK di area lain.

"Karena lokasi yang dipakai memang sebenarnya itu adalah lokasi komersial dan selama ini juga sudah difasilitasi," katanya.

Prasetyo memastikan bahwa polemik terkait penggunaan lokasi di kawasan GBK oleh komunitas bermain telah diselesaikan secara baik. Pihaknya telah duduk bersama dengan komunitas bermain untuk membicarakan hal tersebut.

"Sudah, sudah, dan teman-teman komunitas juga sudah melakukan bantahan," pungkasnya.

Sebelumnya sebuah komunitas bermain mengaku dipalak hingga Rp 6 juta karena menggelar kegiatan di GBK. Pengakuan komunitas tersebut diunggah di media sosial dan viral.

Pungutan itu disebut dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK).

Dalam keterangannya, pemilik akun X @Dinogalak menyebut bahwa kegiatan komunitas bermain dikenakan pungutan biaya oleh pengelola GBK.

“Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional, tapi dipalakin sampai Rp 1,9 juta per kegiatan? Kita juga enggak pakai lapangan khusus,” tulis akun tersebut.

Sebelumnya mereka juga mengaku pernah diminta membayar Rp 6 juta untuk kegiatan serupa, termasuk untuk kebutuhan keamanan dan petugas.

Baca juga: Besok 25 Ribu Buruh Akan Padati Indonesia Arena GBK Hadiri Acara International Trade Union Congress 

“Untuk bukti sebelumnya kita diminta Rp 6 juta per kegiatan. Bayangkan saja acara gratis tapi harus bayar Rp 6 juta dan sebulan sampai Rp24 juta,” tulis akun tersebut.