TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (11/7/2025). 

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi yang diperiksa adalah Taufik Hidayat Lubis, staf Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), M. Akhirun Efendi Siregar (KIR).

Sosok Taufik Hidayat Lubis diketahui tercatat sebagai salah satu pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sumut.

“Saksi hadir dan didalami keterangannya terkait proyek-proyek yang pernah dikerjakannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

Nama Taufik Hidayat Lubis menjadi sorotan karena termasuk dalam enam pihak yang diamankan dalam OTT KPK pada Jumat malam (27/6/2025) dan Sabtu dini hari (28/6/2025).

OTT tersebut menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan korupsi senilai lebih dari Rp230 miliar dalam proyek pembangunan jalan yang melibatkan pejabat di Dinas PUPR Sumut dan Satker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Dari hasil OTT, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:

1. Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut;

2. Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap PPK;

3. Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut;

4. M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG);

5. M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT Rona Na Mora (RN) dan anak dari Akhirun.

Salah satu tersangka, Topan Obaja, diketahui dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Februari 2025 sebagai Kepala Dinas PUPR. 

Ia diduga memerintahkan pengaturan proyek dan menunjuk penyedia tanpa melalui proses lelang yang sah.