Perang Dingin menghambat upaya ini dan PBB secara efektif meninggalkan upaya tersebut sambil menunggu kesepakatan tentang definisi kejahatan agresi dan Kitab Undang-Undang Kejahatan internasional.

Pada bulan Juni 1989, sebagian dimotivasi oleh upaya untuk memerangi perdagangan narkoba, Trinidad dan Tobago membangkitkan kembali usulan yang telah ada sebelumnya untuk pembentukan ICC dan Sidang Umum PBB meminta agar ILC melanjutkan pekerjaannya dalam menyusun undang-undang.

Konflik di Bosnia-Herzegovina dan Kroasia serta di Rwanda pada awal 1990-an dan kejahatan massal terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang menyertainya mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membentuk dua pengadilan ad hoc sementara guna meminta pertanggungjawaban individu atas kekejaman tersebut.

Pengadilan ad hoc ini sekali lagi menyoroti perlunya pengadilan pidana internasional yang permanen.

Pengadilan-pengadilan ini juga membantu mengkodifikasi dan membuktikan penerapan sebagian besar hukum dan praktik internasional yang relevan yang pada akhirnya akan dicantumkan dalam Statuta Roma.

Lahirnya Statuta Roma

Selama seminggu di bulan Juli 1998, masyarakat sipil global berkumpul di Roma setelah berhasil mendesak pemerintah-pemerintah untuk mengadakan konferensi diplomatik guna membentuk pengadilan pidana internasional.

Dengan hampir 500 peserta, Koalisi membawa delegasi terbesar.

Para aktivis memainkan peran penting dalam berbagi informasi, analisis hukum, dan mengadvokasi perjanjian dan Pengadilan yang sekuat mungkin. 

Statuta Roma yang bersejarah ini, yang mendapat pengakuan dunia, telah diadopsi oleh mayoritas 120 negara.

Baca juga: Peringatan Hari Koperasi, Wamenkop Ferry Sebut Bung Hatta Penggagas Ekonomi Kerakyatan

Koalisi ini berjasa memastikan Pengadilan dan jaksanya independen, menegakkan hak-hak korban, dan memasukkan kejahatan gender.

Mereka beranggapan bahwa Pengadilan ini tidak akan pernah terwujud.

Selama Konferensi Diplomatik Roma tentang ICC, 15-18 Juli, Koalisi memantau secara ketat negosiasi, menghasilkan informasi harian untuk distribusi di seluruh dunia, dan memfasilitasi partisipasi dan kegiatan paralel dari lebih dari 200 LSM yang hadir.

Koalisi mengoordinasikan masukan organisasi masyarakat sipil melalui Tim Isu, yang secara dekat mengikuti diskusi mengenai ketentuan tertentu dalam rancangan undang-undang.

Masyarakat sipil diakui memiliki beberapa aspek terpenting Statuta, seperti ketentuan-ketentuannya yang kuat mengenai partisipasi korban, reparasi, kejahatan gender, dan independensi jaksa.

Komite Pengarah Koalisi mengadopsi sebelas prinsipnya untuk kerja Koalisi di Konferensi Roma.