Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Lemkapi Berharap Kasus Ijazah Jokowi Segera Mendapat Kepastian Hukum

Direktur Lemkapi Edi Hasibuan berharap kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) segera mendapat kepastian hukum.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Lemkapi Berharap Kasus Ijazah Jokowi Segera Mendapat Kepastian Hukum
Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin
IJAZAH JOKOWI - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan (kanan) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (27/6/2022). 

Untuk dosen pembimbing skripsi, Jokowi mengaku bukan Ir Kasmudjo tapi Prof Dr Ahmad Sumitro.

"Kami melihat presiden Jokowi sangat patuh dan menghormati proses  hukum yang sedang berjalan. Untuk kepentingan penyidikan, Jokowi menyerahkan ijazah asli SMA dan ijazah sarjananya kepada penyidik kepolisian," katanya.

Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini melihat kehadiran Jokowi sebagai pelapor dan saksi lainnya yang jumlahnya 11 orang patut dipuji.

Walau Jokowi mantan kepala negara, dia patuh untuk dipanggil dan diperiksa.  

Ia melihat Jokowi ingin mendapat keadilan atas pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada dirinya.

Alasan Polisi Sita Ijazah Jokowi

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkap alasan penyelidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyita dua ijazah Jokowi dalam kasus pencemaran nama.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, penyitaan ijazah guna kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan.

"Bahwa benar penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA," ucap Ade Ary di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Polda Metro Jaya menangani dua objek perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

Objek perkara pertama yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025.

Kemudian objek perkara kedua penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan ke sejumlah Polres oleh beberapa pihak.

Kedua objek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Polisi masih melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka.  

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas