TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, pihaknya bakal menyerap masukan atau aspirasi dari para kader terhadap usulan terkini dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung.

Pernyataan Cak Imin itu disampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Hari Lahir ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air," ujar Cak Imin dalam pidatonya, Rabu (23/7/2025) malam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS M. Kholid mengatakan, penyerapan aspirasi dari para kader termasuk di daerah itu untuk menentukan sikap PKS terhadap usulan tersebut.

"Tentu kami juga akan menyerap aspirasi struktur dan kader sebelum kami memutuskan untuk menentukan sikap," kata Kholid saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Jumat (25/7/2025).

Kholid juga menyatakan, ide yang cenderung bukan baru ini memang menarik untuk didalami.

Bahkan pihaknya secara tegas menyebut, akan mengkaji usulan itu dengan memperhatikan sudut pandang dari para pakar, akademisi hingga para tokoh.

"Ide yang menarik untuk didalami. Kami sedang mengkajinya. Kami juga mau mendengar pandangan dari para civitas akademia, para pakar, para tokoh, terkait hal ini," beber dia.

Tak cukup di situ, dia juga berpandangan agar setiap partai politik untuk duduk bersama membahas apa yang menjadi usulan dari Cak Imin ini.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan, kalau setiap partai politik harus duduk bersama diskusi dengan menghasilkan pandangan yang baik.

"Saya kira bagus-bagus saja (setiap parpol diskusi), kita saling tukar pikiran, bertukar pandangan, diskusi bersama, duduk bersama," tandas dia.

Sikap KPU RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan belum bisa memberikan sikap atas usulan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.