Bila terjadi pelanggaran, UU ini mengatur sanksi yang tegas, mulai dari administratif hingga pidana, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perihal transfer data pribadi lintas negara, Gautaman menegaskan UU PDP juga secara tegas mengatur bahwa data hanya boleh dipindahkan ke negara atau entitas yang dapat memberikan jaminan perlindungan data setara atau lebih tinggi ketimbang standar di Indonesia. 

"Ini berarti pemerintah tidak akan mengizinkan data pribadi warga negara kita berada dalam risiko atau dikelola oleh pihak yang kurang bertanggung jawab dan sistem keamanannya lemah," jelas eks Sekretaris Utama BNPT ini.

Pemerintah melalui lembaga teknis seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bertindak sebagai pengendali data yang berwenang mengatur, mengawasi, dan memastikan setiap proses pengelolaan, penyimpanan, serta transfer data pribadi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. 

Selain itu kebijakan transfer data yang diberlakukan bersifat seletif dan terbatas. Utamanya dalam konteks perdagangan produk-produk tertentu yang memang membutuhkan keterbukaan data demi alasan keamanan dan pengawasan. 

Ia mencontohkan perdagangan produk kimia yang berpotensi disalahgunakan sebagai bahan peledak, narkotika, atau senjata kimia. 

Transfer data dalam konteks ini bertujuan mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan keamanan nasional.

Ia meyakini bahwa dengan keberadaan regulasi yang kuat, pengawasan ketat, serta komitmen pemerintah yang jelas, masyarakat dapat mempercayakan data pribadinya tak mungkin disalahgunakan.

"Perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pemilik data," ujarnya. 

Gautama pun menyatakan pihaknya akan ikut mengawal kebijakan perlindungan data pribadi agar berpihak pada kepentingan rakyat, dan menjaga kedaulatan digital RI di tengah tantangan global maupun kemajuan teknologi.

"DPP Partai PRIMA berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan perlindungan data pribadi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat," pungkas Gautama.