PDIP Ambil Posisi Penyeimbang Pemerintah, Golkar Beri Apresiasi

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Doli Kurnia, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai partainya yang menjadi penyeimbang pemerintahan merupakan sesuatu yang on the track alias di jalur yang benar.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tak mengenal istilah oposisi dan koalisi.

"Posisi-posisi yang ada dalam sistem presidensial itu adalah di luar atau di dalam pemerintahan," ucap Ahmad Doli dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025).

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara (Sumut) III itu menyebut, istilah penyeimbang pernah terjadi pada tahun 2004 dan 2009.

Sebagaimana diketahui, saat itu PDIP berada di luar pemerintahan selama kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004-2014.

"Istilah penyeimbang ini kan dulu pernah juga terjadi di tahun 2004 gitu ya, 2009. Jadi ada kekuatan penyeimbang pemerintah. Nah, ini saya kira bagus buat perjalanan pemerintahan kita," jelas Doli.

Anggota Komisi II DPR ini lantas berujar, karakteristik kader PDIP sangat etis. 

Jangankan di luar pemerintahan, sambungnya, di dalam pemerintahan selama kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pun tingkat kekritisan PDIP tak hilang.

"Jadi saya kira ini sesuatu yang bagus dan baik di dalam pemerintahan kita dan saya kira kami memberikan apresiasi penghormatan karena keputusan partai itu kan adalah kedaulatan masing-masing partai politik." 

"Mau di mana pun posisinya, mau di dalam, mau di luar pemerintahan seperti yang saya sampaikan, itu sama mulianya ya. Selama ini untuk semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Kisah Warga Biasa Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo: Menangis hingga Sakit Skizofrenia

Pada kesempatan yang sama, politikus PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa keputusan partai untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang bukanlah sikap yang baru.

Menurut Guntur, hal itu telah direkomendasikan dalam Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 lalu.

"Bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, checks and balances dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari," ucap Guntur Romli.

Selain itu, sambungnya, salah satu rekomendasi dalam Rakernas V PDIP adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.