Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

KPK Periksa Eks Dirut & Kepala Divisi PT Hutama Karya, Tersangka Korupsi Lahan Tol Trans Sumatra

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra hari ini.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in KPK Periksa Eks Dirut & Kepala Divisi PT Hutama Karya, Tersangka Korupsi Lahan Tol Trans Sumatra
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
KASUS KORUPSI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hari ini, Rabu (6/8/2025). Mereka adalah Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo, dan mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya, M Rizal Sutjipto. 

Saat ini, KPK masih bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara pasti nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Sosok Bintang Perbowo

Bintang Perbowo adalah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), sebuah BUMN konstruksi yang ditugaskan membangun proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Ia kini menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek tersebut.

Bintang sebelumnya dikenal sebagai sosok berprestasi di dunia konstruksi.

Namun kini namanya tercoreng akibat keterlibatan dalam skandal besar.

Bintang Perbowo lahir tanggal 15 Februari 1954.

Pendidikan    

  • Sarjana Ekonomi – Universitas Krisnadwipayana (1990)
  • Magister Manajemen Internasional – Prasetiya Mulya (1997)

Karier    

  • Direktur Keuangan PT Pembangunan Perumahan (1999–2008) 
  • Direktur Utama PT Wijaya Karya (2008–2013) 
  • Dirut Hutama Karya (2018–2020)

Penghargaan    

  • The Performing Construction CEO – Warta Ekonomi (2013)
  • Kasus Korupsi JTTS
  • Ditunjuk sebagai Dirut Hutama Karya pada April 2018 melalui SK Menteri BUMN.

Diduga terlibat dalam penggelembungan harga lahan untuk proyek JTTS tahun anggaran 2018–2020.

Rekomendasi Untuk Anda

Bersama dua tersangka lain, diduga menyebabkan kerugian negara hingga belasan miliar rupiah, yang bisa berkembang menjadi ratusan miliar

KPK telah menyita aset berupa tanah senilai Rp 18 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas