TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi janji keberpihakan negara kepada mereka yang selama ini nyaris tak tersentuh peluang belajar. 

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico sebuah forum literasi digelar di Surabaya, Kamis (8/7/2025).

“Sekolah Rakyat ini misi utamanya adalah memberikan kehormatan bagi warga yang kurang mampu, agar mereka bisa mengakses pendidikan, membangun mimpi, dan tumbuh dengan percaya diri,” ujar Robben Rico.

Program itu ditegaskannya bukan hanya milik Kemensos, tetapi merupakan gerakan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam aspek literasi.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan mulai diluncurkan pada tahun ajaran 2025–2026.

Tujuannya adalah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Sekolah ini mengadopsi sistem boarding school (berasrama) yakni Siswa tinggal di asrama dengan makan 3 kali sehari, semua ditanggung negara.

Hingga kini, Sekolah Rakyat sudah beroperasi di 100 titik pada Juli–Agustus 2025, termasuk di Pekanbaru, Lebak, Ponorogo, dan Pasuruan.

Sekolah Rakyat ungkap Robben Rico dibangun atas tiga prinsip utama yaitu memuliakan warga miskin, menjangkau wilayah terpencil dan terabaikan, serta memberdayakan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari 227.000 anak usia 1–12 tahun belum pernah sekolah, dan angka putus sekolah di SMP terus meningkat, termasuk di Jawa Timur.

“Presiden tidak ingin kemiskinan diwariskan. Pendidikan adalah jalannya. Ini adalah cara negara memberikan harapan dan membalik yang selama ini dianggap tidak mungkin,” lanjut Robben Rico.

Menurutnya, pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun, sebanyak 53 unit akan segera diresmikan, termasuk 30 sekolah yang akan diluncurkan pertengahan Agustus 2025. 

Harapannya, dalam lima tahun, minimal satu Sekolah Rakyat hadir di setiap kabupaten/kota prioritas.

Sekolah Rakyat akan menggunakan model sekolah berasrama (boarding school) yang tak hanya mengajarkan akademik dasar, tetapi juga pemetaan bakat, penguatan karakter, hingga literasi digital sebagai keterampilan esensial abad ini.

“Anak-anak akan dibina dalam lingkungan belajar yang mendukung kedisiplinan, kesehatan, dan kemandirian,” ujar Robben Rico.