TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga tetes darah penghabisan. Pernyataan Presiden, “daripada dijajah kembali, lebih baik mati,” dinilai Bamsoet sebagai pesan moral yang sangat relevan di tengah derasnya arus globalisasi.

Menurutnya, di era di mana ancaman dapat menyusup melalui teknologi, informasi, bahkan ekonomi, semangat juang mempertahankan kemerdekaan harus ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter bangsa.

Data Global Firepower Index 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia dalam kekuatan militer. Namun, peringkat ini tidak boleh membuat bangsa lengah. Bamsoet menekankan perlunya kesiapan mental dan keterlibatan seluruh rakyat dalam konsep pertahanan semesta.

Baca juga: Catatan Politik Bamsoet: Kebijaksanaan Presiden Prabowo Merawat Harmoni Berbangsa dan Bernegara

“Kekuatan militer formal harus diperkuat oleh kesiapsiagaan warga. Mentalitas pertahanan yang menyeluruh, di mana setiap warga menjadi bagian dari benteng NKRI, adalah keharusan. Sejarah membuktikan, bangsa yang siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya tidak mudah ditaklukkan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Bamsoet ini menambahkan, komitmen Presiden mencerminkan kesadaran strategis bahwa pertahanan nasional tidak boleh hanya terpusat di perbatasan, tetapi harus menyatu dalam kehidupan masyarakat di seluruh wilayah. Ia menilai, program bela negara dari Kementerian Pertahanan dan pertahanan teritorial TNI perlu diperluas hingga ke tingkat desa.

“Kedaulatan NKRI adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Pertahanan bukan hanya soal senjata, tank, atau pesawat tempur, tetapi juga kesadaran nasional, kesiapan mental, solidaritas sosial, dan cinta tanah air. Kalau seluruh bangsa kompak mempertahankan tanah air, Indonesia akan tegak selamanya,” tegas Bamsoet.

Bamsoet juga menyoroti situasi geopolitik Asia Pasifik yang semakin sensitif, mulai dari sengketa Laut China Selatan, ketegangan di Selat Taiwan, hingga perkembangan teknologi militer negara besar seperti senjata hipersonik dan drone tempur.

“Desa harus menjadi basis pertahanan rakyat, seperti yang ditekankan Presiden. Data BPS 2024 mencatat 43,7 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Desa bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga lumbung patriotisme. Jika setiap desa siap, kedaulatan NKRI akan sulit ditembus,” pungkas Bamsoet.

Baca juga: Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Setara Institute Yakin Prabowo Utamakan Kepentingan NKRI