TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pemerintah daerah jadi sasaran protes masyarakat karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan PBB) sangat tinggi, hingga ratusan dan ribuan persen, tanpa sosialisasi.

Aksi protes warga dengan mendemo kantor bupati seperti terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga gelombang protes warga membayar tagihan PBB dengan recehan uang koin seperti terjadi Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Berikut deretan pemerintah daerah yang menjadi sasaran aksi protes warganya sendiri karena menaikkan PBB secara sepihak.

Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, gelombang protes menolak kenaikan PBB terjadi pada Rabu, 13 Agustus 2025 ditandai dengan gelombang demonstrasi ribuan warga Kabupaten Pati ke kantor Bupati Pati Sudewo.

Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sudewo kini juga terancam dimakzulkan setelah DPRD Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membentuk hak angket setelah dilakukan rapat paripurna di Gedung DPRD Pati bertepatan dengan gelombang aksi demonstrasi yang digelar warga Rabu kemarin.

Bupati Pati Sudewo ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri pada Rabu (13/8/2025) kemarin.

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, seberang kantor Bupati Pati ini mengakibatkan 34 orang dari massa dan polisi jadi korban luka serta 11 orang ditangkap Polda Jateng.

Polisi menuduh mereka menjadi provokator dalam aksi demo lengserkan sang bupati, Sudewo nyatanya tetap ngotot ogah mundur.

Bupati Sudewo menegaskan dia tidak mundur dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Pati.

Terkait sidang paripurna DPRD yang memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan PBB-P2, Sudewo mengaku menghormati langkah tersebut.

"Hak angket itu kan memang salah satu yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak itu yang dijalankan oleh DPRD," ujar Sudewo saat wawancara eksklusif dengan Pemred Tribunjateng.com, Ibnu Taufik Juwariyanto seusai kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Kenaikan PBB P-2 yang sangat drastis juga terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seperti dialami warga bernama Tukimah (69) yang tinggal di warung sederhana yang menyatu dengan rumah di sebuah gang di Baran Kauman, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Dia kaget ketika menerika surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 kenaikan cukup drastis.