TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan politik di Pati Jawa Tengah usai DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

DPRD Kabupaten Pati resmi menggulirkan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk pemakzulan Bupati Sudewo pada 13 Agustus 2025.

Langkah ini diambil sebagai respons atas gelombang unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus sendiri adalah mantan purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal dan pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

Setelah pensiun, ia memasuki karier politik dan sempat menjadi Sekjen Partai Golkar.

Paulus pun menyayangkan kericuhan tersebut bisa terjadi.

"Ini kan sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri. Jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu," ungkap Lodewijk di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Minggu (17/8/2025).

"Dan kemudian kita kembalikan. Karena kewenangan itu ada di DPRD. Untuk bagaimana tindak kelanjutnya. Ya saya monitor mereka sudah sepakat membentuk hak angket. Dan kita lihat kelanjutnya seperti apa," 

Lodewijk mengatakan Kemenko Polkam terus memantau perkembangan terkait dinamika politik di Pati dari hari ke hari.

Dia juga mengingatkan para kepala daerah lain untuk berhati-hati dan tidak membuat kebijakan yang membuat gaduh menyusul unjuk rasa warga yang berakhir ricuh karena pernyataan Sudewo yang menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

"Setiap hari kita monitor. Dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang Kabupaten, Kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama," ungkapnya.

"Ya tentunya kita ingatkan mereka ya hati-hati ya. Kalau kita mengambil kebijakan yang salah. Akibatnya menjadi gaduh. Dan ujung-ujungnya yang bersangkutan yang kena," pungkas dia.

Demo di Pati

Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Rencana aksi itu awalnya muncul sebagai reaksi atas kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen.