Akibat ketidakjelasan tersebut, lanjut Viktor, banyak kasus di mana wartawan tetap berhadapan dengan proses hukum pidana. 

Padahal, menurutnya, sengketa yang timbul dari produk jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.

Dalam permohonannya, Iwakum mendesak MK agar memberikan tafsir yang lebih tegas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dimaksud Pasal 8 UU Pers.

Menurut Iwakum, idealnya tindakan aparat kepolisian terhadap wartawan, seperti penggeledahan, penangkapan, atau penetapan tersangka, hanya bisa dilakukan setelah ada pertimbangan dari Dewan Pers.

Dalam gugatannya, Iwakum menggunakan tiga batu uji, yakni:

• Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai prinsip negara hukum,
• Pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum yang adil,
• Pasal 28G ayat 1 yang menekankan perlindungan diri serta kehormatan dan martabat setiap orang.