Kata Keluarga Jokowi soal Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Kompak Minta Hormati Proses Hukum

TRIBUNNEWS.COM - Keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar soal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang ditangkap setelah terjaring dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) lalu.

Noel dicokok KPK karena diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Selain itu, KPK turut menangkap 14 orang lainnya dalam kasus ini. 

Namun, komisi anti rasuah itu belum membeberkan status Noel setelah terkena OTT. Rencananya, KPK bakal mengumumkannya pada Jumat (22/8/2025) sore ini.

Terkait hal ini, Jokowi mengapresiasi langkah yang diambil KPK dalam melakukan OTT terhadap Noel.

Baca juga: OTT Kasus Pemerasan K3, Eks Penyidik KPK Yakin Wamenaker Noel 99 Persen Jadi Tersangka

Mantan Wali Kota Solo itu pun meminta agar masyarakat menghormati seluruh proses hukum yang kini telah dilakukan KPK.

“Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada,” jelas Jokowi, saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Tribun Solo.

Dia turut menjawab pertanyaan awak media soal Noel yang merupakan salah satu ketua organ relawan Jokowi saat Pilpres 2019 yakni Jokowi Mania (Joman).

Jokowi pun tidak menampik hal tersebut. Namun, dia menegaskan hal itu tidak menjadi alasan bahwa Noel tidak tersentuh hukum.

Lagi-lagi, dia meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“Benar (pernah jadi relawan Jokowi). Ikuti proses hukum yang ada,” tutur Jokowi.

Gibran: Hormati Proses Hukum yang Berjalan

Wakil Presiden RI sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, memberikan pernyataan senada dengan sang ayah.

Dia meminta agar masyarakat menghormati proses hukum yang ada setelah Noel terjaring OTT KPK.

"Kita hormati proses yang sudah berjalan," kata Gibran usai meninjau dampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat, (22/8/2025).

Gibran, mewakili pemerintah, turut menghormati independensi KPK dalam menangani setiap kasus korupsi, termasuk yang menjerat Noel.