Usai OTT KPK Immanuel Ebenezer, Pengacara Roy Suryo Minta Kejaksaan juga OTT Silfester Matutina

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Awalnya, Ahmad Khozinudin menyampaikan ucapan selamat kepada KPK yang sudah menjaring Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi senyap.

"Pertama, saya ucapkan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mampu melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang terduga kasus korupsi," kata Ahmad, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat.

Kemudian, ia mewanti-wanti agar Kejaksaan segera meng-'OTT' Silfester Matutina yang notabene sudah berstatus terpidana, tetapi masih bisa bebas hingga sekarang.

"Dan saya harapkan hari ini Kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Silfester Matutina. Apa itu OTT? Operasi Tangkap Terpidana, ya. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran," tuturnya.

Ia pun membandingkan, Noel yang belum ditetapkan statusnya saja bisa diciduk KPK, lantas kenapa Silfester yang sudah terpidana masih belum juga ditangkap.

"Yang belum punya status saja ya. Belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status ya. Immanuel Ebenezer itu belum punya status tapi bisa ditangkap," kata Ahmad.

Ahmad Khozinudin pun mendesak agar jaksa segera menangkap Silfester Matutina, bahkan meski kondisinya benar-benar sakit.

Hal tersebut, lanjut Ahmad, demi menjaga marwah dan nama baik kejaksaan.

"Kenapa terpidana yang ini kok enggak ditangkap? Kemarin alasannya sakit. Jangan-jangan benar ini Silfester lagi mencret-mencret di rumah ini. Ketakutan luar biasa. Takut ditangkap oleh jaksa," ujar Ahmad.

"Bagi jaksa, enggak usah pedulikan mau mencret kek, mau ngapain kek. tetap tangkap-tangkap, karena itu adalah tugas kewenangan dan tanggung jawab jaksa, ketimbang institusi kejaksaan tercoreng hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun," tandasnya.

Duduk Perkara Kasus Silfester Matutina vs Jusuf Kalla

Silfester Matutina telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh tim kuasa hukum Jusuf Kalla pada 29 Mei 2017 lalu, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah.

Laporan ini dipicu oleh orasi Silfester pada 15 Mei 2017 di depan Mabes Polri.

Saat itu, ia menuding Jusuf Kalla menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selain itu, Silfester disinyalir telah menyebut keluarga Kalla sebagai penyebab kemiskinan akibat dugaan korupsi dan nepotisme.